Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui BPJS disoal dan disoroti oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Halal-Bihalal, sekaligus dialog interaktif bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Juwita F. Moeloek bersama seluruh Bupati se Indonesia di Hotel JS. Luwansa Kuningan Jakarta, Selasa (08/08/16).
"Sistem layanan BPJS terkesan masih tidak sebaik layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Daerah," kata Mardani H Maming saat berdialog dalam pertemuan tersebut.
Sistem layanan BPJS yang mengharuskan adanya surat rujukan mulai tingkat paling bawah atau Puskesmas dianggap justru menyulitkan pasien yang membutuhkan penangan cepat saat berobat. Kondisi ini tidak jarang ditemui disetiap wilayah khusunya daerah terpencil yang letaknya jauh dari pelayanan Puskesmas atau rumah sakit.
Dia mengungkapkan, ada salahsatu pasien kritis selaku pengguna BPJS yang berada diwilayah jauh dari Kabupaten, dengan aturan itu mengharuskan pasien berbalik arah menuju Rumah Sakit Kabupaten untuk mendapatkan surat rujukan yang sebenarnya keberadaan pasien justru relatif dekat dengan RSUD tempat rujukan.
"Itu adalah kondisi riil dilapangan, yang semestinya harus dicarikan solusi yang terbaik oleh pihak BPJS," katanya.
Ketua Umum APKASI ini berharap, penerapan layanan BPJS tersebut setidaknya lebih memperhatikan kondisi wilayah sehingga penerapannya tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara lebih cepat.
"Akan lebih baik lagi kalau penerapan layanan BPJS itu melebihi sistem pelayanan Jamkesda yang selama ini cukup memudahkan masyarakat ketika berobat ke Rumah Sakit di wilayah kami," pinta Mardani.
Atas keluhan yang di sampaikan mantan Bupati termuda se indonesia tersebut, mendapat respon positif dari Menkes RI. Di kesempatan itu, Menkes berharap pada pihk BPJS agar mencari formulasi yang lebih tepat dalam menerapkan aturan pelayanan di berbagai wilayah.
Menurutnya, berbagai penerapan perlu ada kajian yang lebih mendalam, mengingat kondisi wilayah Indonesia dihadapkan pada geografi dan kultur yang berbeda. Dengan kondisi itu, diperlukan pemetaan dan penggalian data yang lebih akurat menuju upaya peningkatan pelayanan.
"Sebagaimana program yang sudah dijalankan, pihak BPJS jangan lepas dari evaluasi,koordinasi yang intens dengan Instansi kesehatan Daerah, sehingga penggalian berbagai data pengguna BPJS yang akurat dapat lebih meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya. (MN/hum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.