Dengan Azas Kehati-hatian, Bang Dhin Setuju PTM Diberlakukan - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 12,97 Juta Kali

    Kamis, 15 Juli 2021

    Dengan Azas Kehati-hatian, Bang Dhin Setuju PTM Diberlakukan


    Banjarmasin -
    Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebanyak 228 sekolah dari 357 sekolah yang siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

    Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin yang akrab dipanggil Bang Dhin menyoroti hal ini. Secara umum dirinya setuju dengan PTM, mengingat belum maksimalnya sekolah online yang dilakukan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi Bang Dhin juga dengan tegas mengingatkan, bahwa pelaksanaan PTM ini harus dengan asas kehati-hatian.

    "Ada beberapa syarat PTM (Pembelajaran Tatap Muka) sekolah di suatu daerah di benarkan/dibolehkan. Yang pertama adalah nilai Positivity Rate maksimal 5% dengan durasi waktu 4-6 minggu berturut-turut. Yang kedua nilai Rasio Lacak Isolasi (RLI) minimal 1 banding 30 dengan durasi waktu 4 - 6 minggu berturut-turut, dan yang terakhir terkait kepatuhan masyarakat dan institusi dalam disiplin menjalankan Prokes Covid-19 minimal skor 85. Pertanyaannya, apakah data yang dibeberkan kemasyarakat itu sudah berdasarkan hitungan yang valid," ucap Bang Dhin panjang lebar. 

    Bang Dhin menyebut perlunya diungkap data real dari Positivity Rate (PR) dan Rasio Lacak Isolasi (RLI) Covid-19 Kalsel, karena Positivity Rate (PR) dan RLI (Rasio-Lacak-Isolasi) ini ditujukan untuk memantau penanggulangan penyebaran Covid-19 disetiap daerah. Laporan yang disampaikan akan sangat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan terkait penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai informasi Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Sedangkan Rasio Lacak Isolasi adalah jumlah orang yang dilacak dan dipantau untuk setiap kasus yang ditemukan. 

    "Kembalikan ke data, jika valid dan akurat maka akan menentukan benar atau tidak kebijakan PTM di Kalsel," pungkasnya. (Rel)

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda