Tanah Bumbu -Jangan sampai jatuh korban, baru jembatan pelabuhan speedboat ini diperbaiki.
Ini disuarakan oleh Anggota DPRD Tanah Bumbu Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim, yang prihatin melihat kondisi jembatan pelabuhan speedboat Simpang Empat.
Menurut Rahim, dirinya bicara atas nama hati nurani dan kemanusiaan, karena dengan kondisi jembatan yang mulai mengkuatirkan namun masih digunakan masyarakat, harusnya pihak berwenang pemilik dari aset tersebut ada upaya melakukan perbaikan.
"Coba cek tiang tiangnya, posisi dibawahnya mengecil termakan binatang karang air, kalau dibiarkan bisa ambruk dan memakan korban jiwa," ungkapnya.
Memang tambahnya, DPRD Tanah Bumbu telah melakukan rapat kerja bersama pihak Pelindo III Batulicin dan Dishub Tanbu, namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan.
"Jika memang tak menguntungkan bagi Pelindo, alangkah elok dihibahkan saja ke Pemerintah Daerah, hingga bisa dianggarkan perbaikannya," pungkas Rahim.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanah Bumbu, A. Marlan mengaku antara Pemkab Tanbu dengan Pelindo III Batulicin telah ada MoU, hanya saja belum ada Perjanjian Kerjasama pengelolaannya.
"Pemda tidak bisa menganggarkan perbaikan, karena bukan aset Pemda. Namun kalau ada kerjasama pengelolaan dengan batas waktu lama, mungkin saja kita bisa melakukan perbaikan," jelas A. Marlan.
Sementara GM Pelindo III Batulicin, Ari Sudarsono saat ditemui media mengungkapkan, untuk hibah memerlukan proses cukup panjang, namun jika kerjasama pengelolaan bisa saja cepat.
"Sebenarnya kami sudah mengkalkulasi biaya anggaran perbaikannya, namun karena terkendala perijinan bahan baku, hingga belum terlaksana," jelasnya, Jum'at (16/09/22).
Menurut Ari, ada 2 pelabuhan milik PT Pelindo III yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah, yaitu Pelabuhan Speedboat Simpang Empat dan Pelabuhan Bongkar Muat Pagatan Kusan Hilir.
"Kami tidak ingin nantinya, bahan baku yang kami gunakan untuk perbaikan pelabuhan bermasalah dibelakang hari, karena menggunakan jenis Kayu Ulin. Untuk itulah dalam proses perbaikannya kami akan akan berkoordinasi dulu dengan dinas terkait masalah keabsahan bahan bakunya. Namun jika Pemerintah Daerah mengajukan kerjasama pengelolaan, lebih bagus lagi," pungkasnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.