Tanah Bumbu -Bertempat di Ruang Utama Kantor DPRD Tanah Bumbu Komisi I DPRD Tanbu menggelar rapat RKPD bersama Bappeda Tanbu dan belasan Camat beserta Sekcam juga staf Kecamatan se Tanah Bumbu, Rabu (24/05/23).
Pada rapat yang dipimpin Bobi Rahman selalu Ketua Komisi I DPRD Tanbu, dibahas program kerja kedepan, apa saja kendala dan yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan selanjutnya.
Di kesempatan itu, pimpinan rapat mempertanyakan berapa banyak para Camat mengeluarkan ijin tempat hiburan, mengingat Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sedang menuju Kota Serambi Madinah.
"Karena saat ini Kabupaten Tanah Bumbu sedang menuju Kota Serambi Madinah, jadi kami harap untuk ijin THM dibatasi dan keberadaannya diminimalisir," ucap Bobi Rahman.
Selain itu tambahnya, kalau bisa, lokasinya jangan terlalu menyolok berada di tepi jalan. Arahkan ke lokasi yang tidak menyolok, atau agak masuk kedalam hingga tidak terlalu menjadi pusat perhatian.
Bagaimanapun sambungnya lagi, ada income jug bagi daerah keberadaan THM ini, namun kita mesti harus terus memantau dan mengawasi serta rutin melakukan pembinaan.
Terkait hal ini, para Camat menyebut pihak mereka tak ada lagi menerbitkan Ijin THM, dan bahkan tiap bulan aktivitas THM selalu dipantau bersama dengan jajaran Satpol PP.
Dikesempatan itu, Pimpinan Rapat juga meminta para Camat untuk mengembangkan pariwisata dengan bekerjasama pihak Desa, agar perputaran ekonomi berjalan dan income pun didapat.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Tanbu, Syamsisar berharap pada diakhir masa jabatan Bupati tidak ada lagi PR tertinggal, meski RPJMD selama 5 tahun namun masa kerja Bupati hanya 3,8 tahun saja.
"Jadi sampaikan saja apa apa program yang terkendala akibat dari keterbatasan anggaran yang diperoleh oleh pihak Kecamatan, karena saya yakin meski ada Musrenbang namun tak semua usulan dapat diakoomodir oleh Pemerintah Daerah. Mungkin, kekurangannya bisa nanti diakoomodir melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD," ujar Syamsisar.
Dalam rapat tersebut, para Camat ada yang mengungkapkan kurangnya anggaran pelaksanaan MTQ, tidak adanya anggaran pendukung kegiatan PKK, tidak adanya anggaran untuk kegiatan dinas luar daerah dan ketiadaan kendaraan bermotor bagi staf Kecamatan.
Adapula yang menginginkan agar Kantor Camat direhab dan dibangun baru, juga Aula Pertemuan diperluas atau dibangunkan baru. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.