Tanah Bumbu - Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu Sayid Ismail Khollil Alyderus, Komisi I DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja, Senin (14/08/23).
Rapat dihadiri Ketua DPRD Tanbu Andrean Atma Maulani SH, Ketua Komisi I H. Bobi Rahman beserta anggota, Dinas PMD Tanbu, Inspektorat, Bagian Hukum, BPKAD, Camat Simpang 4, Camat Karang Bintang, Camat Satui, Pj. Desa Pemekaran dan Kepala Desa Induk.
Dalam rapat, dibahas terkait honor atau Insentif TP/TKA Al-Quran, yang mana ada guru TPQ tersebut tidak terbayarkan honor atau insentifnya.
Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Kapsul Anwar mengungkapkan, selaku Desa Induk Desa Sarigadung tidak bisa menganggarkan gaji atau honor guru ngaji yang berkegiatan di Desa Kupang Berkah Jaya, karena takutnya hal ini akan melanggar aturan.
Kepala Dinas PMD Tanbu melalui Sekretaris Dinas Ichsan Sirazy menjelaskan, adanya pemekaran Desa secara otomatis ada beberapa masalah yang muncul dan perlu penanganan. Antaranya terkait dokumen administrasi kependudukan, pembayaran bantuan langsung tunai dan pembayaran honor/insentif guru ngaji.
"Secara aturan, anggaran belanja Desa Persiapan masih menjadi tanggung jawab Desa Induk melalui APBDes," jelas Ichsan.
Sementara dari pihak Inspektorat Tanbu menyebut, jika Desa Persiapan yang sudah Definitif tidak punya alokasi anggaran, maka bisa dibayarkan oleh Desa Induk selama tidak ada indikasi pelanggaran.
Setelah mendengarkan beberapa masukan dan paparan dari semua pihak yang berhadir, Pimpinan Rapat meminta Dinas PMD untuk menerbitkan surat yang ditujukan kepada para Kepala Desa sebagai dasar untuk membayar gaji/honor guru TPQ/ngaji.
Selain itu, terkait banyaknya guru ngaji yang berkegiatan di Desa hingga membebani Anggaran Desa, pihak DPRD Tanbu akan kembali menjadwal ulang pertemuan berikutnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.