Sampaikan Pemandangan Umum LPj APBD TA 2024, Ini Yang Dipertanyakan Fraksi Gerindra

Tanah Bumbu -

Dihadiri Bupati Tanah Bumbu dengan diwakili Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dwi Dibyo Raharjo beserta jajaran Pemkab Ranbu, DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum LPj APBD TA 2024, Senin (16/06/25). 

Bertempat di Ruang Utama Kantor DPRD Tanah Bumbu, rapat dipimpin Waket DPRD H. Hasanuddin dengan didampingi Ketua DPRD Tanbu, Andrean Atma Maulani.

Di kesempatan itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Said Ismail Khollil Al Iderus menyampaikan, pandangan umum fraksi ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan fungsi legislasi DPRD, serta sebagai wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Melalui forum yang terhormat ini, Fraksi GERINDRA menyampaikan apresiasi atas penyampaian laporan pertanggungjawaban yang telah disusun, serta menyampaikan catatan, evaluasi, dan masukan konstruktif demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Dikatakannya, seperti yang kita ketahui bersama pada Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna yang lalu yang mana :

Pendapatan setelah Perubahan Tahun 2024 sebesar 4 Triliun 475 Milyar 767 Juta 991 Ribu 688 Rupiah, terealisasi sebesar 5 Triliun 12 Milyar 54 Juta 512 Ribu 377 Rupiah 72 Sen, dan selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah kurang/lebih sebesar 536 Milyar 286 Juta 520 Ribu 689 Rupiah 72 Sen.

Belanja setelah Perubahan sebesar 5 Triliun 207 Milyar 872 Juta 728 Ribu 977 Rupiah, terealisasi sebesar 4 Triliun 906 Milyar 560 Juta 388 Ribu 638 Rupiah 87 Sen, dan selisih anggaran dengan realisasi belanja lebih sebesar 301 Milyar 312 Juta 340 Ribu 338 Rupiah 13 Sen.

Surplus/Defisit setelah perubahan 732 Milyar 104 Juta 737 Ribu 288 Rupiah 60 Sen, terealisasi sebesar 105 Milyar 494 Juta 123 Ribu 738 Rupiah 85 Sen, dan selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit lebih sebesar 626 Milyar 610 Juta 613 Ribu 550 Rupiah 15 Sen.

Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar 747 Milyar 104 Juta 737 Ribu 288 Rupiah 60 Sen dengan realisasi 100 Persen.

2. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 15 Milyar Rupiah dengan realisasi 100 Persen.

Maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar 837 Milyar 598 Juta 811 Ribu 27 Rupiah 45 Sen.

Efektivitas dan efisiensi Anggaran Realisasi yang melebihi target juga menunjukkan adanya efisiensi dalam belanja, namun kami tetap mengingatkan agar capaian ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga harus berkualitas. Kualitas pelaksanaan program dan kepuasan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan APBD.

Fraksi Gerindra juga mendorong agar capaian positif ini dijadikan standar minimal dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

Maka, Kita menyadari sepenunya pentingnya perancangan dan penggunaan anggaran yang sesuai sehingga dalam pelaksanaanya baik pembangunan infrastrukturnya, SDMnya maupun pemanfaatan SDAnya berhasil, maka dari itu baik rancangan, keputusan dan pelaksanaan harus betul-betul sesuai dengan apa yang telah di sepakati, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran daerah yang sesuai dan proporsional.

Kami dari fraksi Gerindra merasa perlu memberikan saran, kritik dan menanyakan beberapa hal, sebagai bentuk kewajiban dan hak yang telah diamanahkan kepada kami. Maka, kami merasa perlu menanyakan beberapa hal yang cukup umum tapi masih kadang belum maksimal dalam pelaksanaannya:

1. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa realisasi anggaran yang tinggi tersebut benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan!

2. Apa strategi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pencapaian realisasi APBD yang positif ini di tahun-tahun mendatang? jelaskan!

3. Bagaimana sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas dari program-program yang realisasinya melebihi target?

Usai penyampaian, berkas Pemandangan Umum ini kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yakni H. Hasanuddin dan Dwi Dibyo Raharjo selalu perwakilan.

Hadir pula dalam rapat, unsur Forkopimda Tanbu, Instansi Vertikal, pihak Perbankan dan Perusda Tanbu serta undangan lainnya. (Red)