Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen risiko di sektor publik.
Hal ini dikatakan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif (Bang Arul) melalui Pj Sekda Yulian Herawati pada saat menutup Pelatihan Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, Jumat (04/07/25) di Banjarmasin.
Pada Pelatihan yang digelar 30 Juni – 4 Juli yang terselenggara atas kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP Kalsel, Bupati Bang Arul mengatakan, di tengah dinamika tantangan pembangunan dan keterbatasan sumber daya, kemampuan kita dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan program dan kegiatan pemerintah, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati berharap ilmu dan pemahaman yang telah diperoleh selama pelatihan ini tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing.
“Jadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar dokumen formalitas. Integrasikan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ucapnya.
Bupati juga mengatakan, kita tidak hanya dituntut pintar mengelola program, tapi juga harus mahir mengelola risiko. Tanpa manajemen risiko yang baik, program hebat pun bisa gagal.
Maka, jangan jadikan pelatihan ini sebagai akhir, tapi jadikan sebagai titik awal untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh lingkungan birokrasi Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif memberikan apresiasi kepada peserta diklat dengan hadiah sepeda untuk Kabid DKPP, Rabiyah, yang berhasil menjawab pertanyaan saat pembukaan. Selain itu, 6 peserta terbaik lainnya juga menerima hadiah dari BPKP Kalsel pada sesi penutupan. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.