Badan Pengawasan Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3K-RI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru untuk segera mengusut tuntas dugaan proyek-proyek mangkrak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru.
Desakan ini disampaikan oleh perwakilan BP3K-RI, Muslim Ma’in, saat audiensi dengan staf Intelijen Kejari Kotabaru pada Rabu (3/9/2025).
BP3K-RI meminta klarifikasi tambahan terkait laporan pengaduan pembangunan Jembatan Tanjung Samalantakan-Sulangkit yang belum menunjukkan progres berarti.
Muslim Ma’in berharap Kejari yang baru serius menindaklanjuti persoalan proyek mangkrak yang merugikan masyarakat dan keuangan negara.
Pihak Bagian Intel Kejari Kotabaru menegaskan bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Namun, BP3K-RI masih menunggu hasil konkret dari penanganan kasus ini.
Muslim Ma’in menekankan pentingnya transparansi penanganan kasus sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penegakan hukum di Kotabaru. BP3K-RI akan terus mengawal jalannya proses hukum agar tidak ada lagi persoalan serupa yang terabaikan.
Dengan desakan ini, diharapkan Kejari Kotabaru dapat segera menyelesaikan kasus proyek mangkrak dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Apakah Kejari Kotabaru dapat memenuhi harapan masyarakat? Kita tunggu saja. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.