Langkah Bupati Kotabaru Kerjasama Pendidikan dengan Australia Diapresiasi Praktisi Hukum Tata Negara.

Kotabaru -

Wacana kerja sama pendidikan yang digagas Bupati Kotabaru H. Muhamad Rusli, S.Sos., dengan sejumlah perguruan tinggi di Australia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Agusaputra Wiranto, praktisi hukum tata negara, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Agusaputra, salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia patut diapresiasi.

“Apa yang dilakukan Bupati Kotabaru saat ini merupakan langkah progresif. Justru inilah bentuk nyata pemerintah daerah dalam mengimplementasikan amanat konstitusi. Memberikan akses pendidikan bertaraf internasional kepada masyarakat adalah investasi jangka panjang demi masa depan Kotabaru,” tegas Agusaputra. 

Ia menambahkan, Pasal 31 UUD 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan membuka peluang beasiswa, pelatihan bahasa, hingga kerja sama dengan kampus luar negeri, Bupati Rusli dinilai telah menghadirkan terobosan hukum konstitusional di tingkat daerah.

Terkait adanya pihak-pihak yang berbeda pendapat atau mengkritisi kebijakan tersebut, Agusaputra menilai hal itu wajar dalam negara demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya melihat dari sisi progresif.

“Kritik adalah hak yang dijamin konstitusi. Tetapi jangan sampai menutup mata terhadap capaian besar ini. Di era kepemimpinan H. Muhamad Rusli, Kotabaru mampu menapaki jalannya menuju panggung internasional, terutama dalam bidang pendidikan. Itu adalah kebanggaan sekaligus lompatan sejarah,” jelasnya.

Agusaputra menekankan, bahwa kerja sama ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan cerminan nyata dari pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan konstitusional negara.

“Kita patut mendukung dan mengawal agar program ini berjalan dengan baik, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan, dimulai dari Kotabaru untuk Indonesia,” pungkasnya. (Rel)