Dihadiri ratusan warga setempat, Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menggelar kegiatan Reses di Medina Hotel Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, Senin (01/12/25).
Kegiatan Reses dilaksanakan untuk menyerap berbagai aspirasi warga, baik terkait sarana dan prasarana lingkungan tempat tinggal maupun masalah sosial lainnya.
Dihadapan para warga, H. Hasanuddin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Dan ia menjelaskan, bahwa Reses merupakan proses penting dalam tugas dan fungsi DPRD, yang meliputi tiga hal utama, yakni Penyusunan Anggaran (Budgeting), Pengawasan, dan membuat Peraturan Daerah.
Ia juga memaparkan bahwa beberapa hari sebelumnya APBD Tanah Bumbu telah ditetapkan dan mengalami penurunan karena adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
"DBH Tanah Bumbu disebut sebagai yang tertinggi pemotongannya di Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Dengan anggaran yang terbatas ini sambungnya, DPRD bersama Bupati akan mengupayakan permohonan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Ia menekankan bahwa penyampaian kondisi anggaran ini penting agar masyarakat memahami situasi fiskal daerah.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya terkait layanan PDAM yang belum menjangkau sejumlah wilayah serta masalah banjir yang terjadi akibat saluran air yang tersumbat. Warga juga mengeluhkan genangan air yang cepat naik meski hujan hanya turun sebentar.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Hasanuddin menjelaskan bahwa masalah distribusi air bersih telah disampaikan kepada Dinas PUPR dan Direktur PDAM. Untuk wilayah Betung, ia menyebut bahwa jaringan pipa berada di sekitar Saring Sungai Binjai dan tinggal menunggu dorongan pelaksanaan.
Sementara untuk Desa Barugelang, jaringan pipa disebut sudah mendekati kantor desa dan diharapkan pada 2026 wilayah tersebut juga akan mendapatkan pembangunan siring serta pengaspalan jalan.
Ia turut menyinggung kendala banjir di Batuah yang disebabkan oleh masalah drainase. Ia menyampaikan bahwa aspirasi terkait perbaikan drainase di wilayah dekat Kapolsek dan SMP 2 telah diakomodasi dan disebut sudah mulai dikerjakan.
Terkait infrastruktur air bersih dan jalan, ia menegaskan bahwa seluruh usulan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, dan akan terus dikawal sesuai kemampuan anggaran.
Ia menambahkan bahwa proses pembangunan infrastruktur juga melalui mekanisme Musrenbang, meskipun aspirasi dari reses tetap dapat diprioritaskan sesuai skala kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
Seluruh usulan masyarakat, termasuk jalan usaha tani dan persoalan lain, dicatat dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.