Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan evaluasi serta penguatan terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran ATR/BPN di MPP merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat dalam satu lokasi.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan layanan pertanahan di MPP semakin optimal dan selaras dengan standar pelayanan publik nasional.
“ATR/BPN telah banyak berpartisipasi dalam MPP karena layanan pertanahan sangat dibutuhkan masyarakat. Ke depan, kita pastikan pelaksanaannya semakin optimal,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan MPP dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi, baik dengan kementerian maupun pemerintah daerah, seperti Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu, kualitas layanan juga menjadi fokus evaluasi. Dalu menegaskan bahwa seluruh satuan kerja ATR/BPN harus terus menindaklanjuti hasil evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan agar layanan yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau seluruh jajaran, mulai dari kepala kantor hingga staf di Kantor Pertanahan, untuk bersikap responsif serta memastikan penyelenggaraan layanan di MPP berjalan dengan baik.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Ke depan, kami terus mendorong penambahan MPP sekaligus peningkatan kualitas pelayanannya, mengingat keberadaan MPP mendapat respons positif dari masyarakat,” ujar Yanuar.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.