Pernah tak digubris saat ingin berkoordinasi terkait kepentingan masyarakat, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanah Bumbu minta SKPD agar merespon balik saat dihubungi.
Hal ini disampaikan Ketua BK, H. Abdul Rahim disela Rapat Paripurna Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin dalam Kecamatan Batulicin, Rabu (06/05/26).
Pada Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, Abdul Rahim meminta Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Wisnu Wardhana yang hadir saat itu mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, untuk segera menyampaikan hal tersebut.
"Saya minta kepada Assisten untuk menyampaikan hal ini kepada Sekda atau Bupati, cukup hal ini terjadi pada diri saya selaku Ketua BK DPRD Tanah Bumbu," ungkap Abdul Rahim.
Dirinya sangat menyayangkan jika ada Pimpinan SKPD, Kepala Badan atau Kepala Seksi saat dihubungi tidak merespon, padahal yang ingin dia sampaikan adalah untuk kepentingan masyarakat.
"Saya tidak meminta uang, cukup telpon saya diangkat, karena saya ingin berkoordinasi terkait kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui diri saya," tambahnya.
Terkait hal ini, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Wisnu Wardhana saat di konfirmasi kru media mengatakan hal ini akan dia sampaikan kepada Pimpinan, Sekda maupun Bupati.
"Ini merupakan masukan bagi kami, jika ada SKPD yang tidak merespon saat dihubungi ketika Anggota DPRD ingin menyampaikan hal penting dari masyarakat. Tentunya ini akan saya sampaikan kepada Pimpinan agar tidak terjadi miskomunikasi kedepannya," ucap Wisnu. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.