Terkait Raperda RAPBD TA 2027, Fraksi NasDem Sejahtera Sampaikan 8 Masukan

Tanah Bumbu -

DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Raperda RAPBD TA 2027, Senin (19/10/26) di Ruang Utama Kantor DPRD Tanah Bumbu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dengan dihadiri Assisten Pemerintahan dan Kesra, Wisnu Wardhana selaku mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, para Assisten dan Staf Ahli, Pimpinan SKPD, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, pihak Perbankan dan Perusda Tanbu serta undangan lainnya.

Fraksi NasDem Sejahtera melalui juru bicaranya, Hj. Ernawati dalam penyampaian Pemandangan Umum nya mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, berkelanjutan, dan 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, Fraksi NasDem Sejahtera memandang bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2027 bukan sekedar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

Oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Daerah agar dalam penyusunan dan pelaksanaan RAPBD Tahun Anggaran 2027 memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik sesuai 

kewenangan daerah, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang layak.

Maka Fraksi NasDem Sejahtera menyampaikan pandangan terkait Raperda tersebut sebagai berikut:

1. Prioritas anggaran pendidikan. Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan alokasi anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan?

 

2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program konkret apa yang disiapkan untuk meningkatkan kompetensi guru, tenaga kependidikan dan instruktur pelatihan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?

 

3. Pemerataan akses pendidikan. Langkah apa yang akan ditempuh untuk membantu peserta didik 

dari keluarga kurang mampu dan masyarakat di wilayah yang sulit di jangkau agar tetap  memperoleh layanan pendidikan yang layak?

 

4. Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 Fraksi NasDem Sejahtera mendorong peningkatan alokasi 

anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat secara berkeadilan.

 

5. Pemerataan fasilitas kesehatan. Berapa jumlah fasilitas kesehatan dasar yang menjadi prioritas 

peningkatan atau rehabilitasi pada tahun 2027, dan bagaimana penentuan prioritas tersebut 

berdasarkan kondisi bangunan, ketersediaan peralatan, jumlah tenaga kesehatan, serta kebutuhan masyarakat?

 

6. Program apa yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pelayanan 

rujukan, meningkatkan kesiapan layanan gawat darurat, serta memastikan ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan pada rumah sakit daerah? 

7. Fraksi NasDem Sejahtera juga menilai pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok peternak, koperasi, dan pelaku usaha untuk memperkuat rantai pasokan pangan dari produksi hingga pemasaran. 

Dengan dukungan yang terukur bagi semua sektor maka ketahanan pangan meningkat, harga pangan lebih stabil, lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan pelaku usaha pangan semakin baik.

8. Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan tingkat 

kebutuhan masyarakat, urgensi penanganan, manfaat ekonomi dan sosial, serta kemampuan 

keuangan daerah. Pembangunan dan Peningkatan kualitas jalan, jembatan, drainase, jaringan air 

bersih, sanitasi, penerangan jalan, serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 

perlu mendapatkan perhatian yang memadai. Pembangunan infrastruktur hendaknya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas kontruksi, ketepatan 

waktu pelaksanaan, manfaat jangka panjang, serta pemeliharaan aset yang telah di bangun. (Red)