Penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ancaman abrasi tidak hanya menggerus garis pantai, tetapi juga berisiko merusak permukiman, fasilitas umum, dan sumber air bersih yang dibutuhkan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, meminta pemerintah melakukan langkah nyata dan terukur, dimulai dengan peninjauan langsung serta pemetaan titik-titik abrasi yang paling mendesak.
*“Jangan menunggu sampai kerusakan semakin luas dan fasilitas masyarakat terdampak. Pemerintah perlu hadir, melihat kondisi di lapangan, lalu menetapkan langkah penanganan yang jelas,” ujar Bang Dhin.*
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menyiapkan penanganan bertahap. Langkah awal perlu mencakup identifikasi tingkat kerusakan, potensi dampak terhadap warga dan fasilitas umum, serta penentuan lokasi prioritas.
Bang Dhin juga menekankan bahwa bentuk perlindungan pantai harus ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kondisi setiap kawasan. Struktur pelindung, termasuk pemecah gelombang atau konstruksi kaki gajah, dapat dipertimbangkan sesuai hasil kajian agar penanganannya tepat guna dan tidak memindahkan dampak abrasi ke wilayah lain.
“Penanganannya harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kondisi pesisir dan kebutuhan warga. Jangan hanya bersifat sementara; perlu ada rencana perlindungan pantai yang berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat di Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan. Perlindungan pesisir, menurutnya, penting untuk menjaga keselamatan warga, keberadaan fasilitas umum, dan keberlanjutan sumber air bersih. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.