Jawaban Bupati Terkait RAPBD-P Tanah Bumbu 2020 - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 12,97 Juta Kali

    Sabtu, 29 Agustus 2020

    Jawaban Bupati Terkait RAPBD-P Tanah Bumbu 2020

    Tanah Bumbu - Dalam rangka Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat Paripurna pada Selasa (25/08/20) di ruang utama sidang DPRD Tanah Bumbu.

    Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris daerah, Bupati menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, terutama kepada seluruh unsur pimpinan dan fraksi-fraksi, yang telah bekerja keras membahas RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini.

    Lanjut nya Rooswandi Salem, Semoga dengan semangat kebersamaan dan konsistensi serta kerja keras kita, bersama kita mampu memberikan kualitas pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat, terutama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.

    Dalam jawabanya, Bupati Tanah Bumbu menyampaikan jawaban atau penjelasan secara garis besar dan menyeluruh terhadap pertanyaan dan pandangan dari Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Tanah Bumbu pada Rapat Paripurna sebelumnya.

    Adapun terkait pertanyaan yang di ajukan Fraksi PDI Perjuangan, Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk diharapkan penggunaan nya di fokuskan pada pengembangan ekonomi untuk menunjang era new normal?

    untuk kegiatan new normal pada perubahan sudah masuk dalam kegiatan dibeberapa skpd teknis yang berhubungan dengan covid-19, serta untuk kegiatan new normal masih tetap diakomodir pada belanja tidak terduga (btt).



    Selanjutnya, Fraksi Gerindra Penurunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah, apakah berasal dari penurunan nilai obyek pajak atau berasal dari obyek pajak yang belum kena pajak atau belum tertagih ?

    Penurunan pendapatan asli daerah disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat.

    Harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat.

    Terimakasih atas saran dan masukannya, dalam penetapan belanja daerah sudah mempedomi Permendagri 33 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2020.

    Sedangkan Fraksi Golkar, meminta penjelasan terhadap Bupati terkait Kenaikan Anggaran untuk Dinas Pendidikan, turunnya Anggaran RSUD , penurunan Anggaran Dinas Sosial.

    Pada dinas  pendidikan dan kebudayaan kenaikan anggaran pada Penambahan Belanja Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Perpres 72 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020.
    Pada RSUD penurunan disebabkan karena penyesuaian tunjangan daerah dan tunjangan kinerja serta pengurangan gaji non pns.

    Untuk Dinas Sosial penurunnya sebesar 1,2 Miliar terdiri dari penyesuaian anggaran tunjangan yang hanya dibayar 12 kali pelaksanaan perjalan dinas yang di kurangkan.

    Sementara Fraksi PKB , berharap kepada Pemerintah Daerah melalui seluruh SKPD untuk penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan, serta tepat sasaran?

    Penyerapan anggaran pada SKPD sudah sesuai dengan target yang ditetapkan serta tepat sasaran seperti yang dianggarankan pada APBD perubahan tahun anggaran 2020.

    Fraksi PAN Demokrat, Adanya kenaikan belanja pada SKPD yang mengalami kenaikan cukup besar pada Dinas PUPR, dan penurunan belanja langsung pada SKPD Kesra, serta belanja Dinas Perikanan mengalami penurunan belanja?

    Untuk Dinas PUPR dan Perkimtan, penambahan belanja terjadi karena adanya skala prioritas belanja yang harus dilaksanakan ditahun ini.

    Bagian Kesra, penurunan belanja terjadi karena batalnya kegiatan MTQ dimana Tanah Bumbu menjadi Tuan Rumah, batalnya kegiatan pelaksanaan Haji, karena pandemi Covid-19 kegiatan Haul banyak tidak dapat dilaksanakan.

    Dinas Perikanan, penurunan belanja terjadi karena pengurangan belanja dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pusat, serta pengurangan dari tidak dibayarnya tunjangan ketiga belas dan Tunjangan THR PNS.

    Rapat di pimpin langsung ketua DPRD H.Supiansyah.ZA,SE,MH  turut berhadir Sekretaris daerah (Sekda) H.Rooswandy Salem , Unsur Forkopimda, Para Pejabat Instansi Vertikal, kepala SKPD kabupaten Tanah Bumbu. (Rel)

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda