Penunjukan 4 orang Kepala Desa oleh BPMPD Kotabaru untuk mengikuti Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa, dinilai oleh Kades Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah, Herpani SH janggal dan pilih kasih.
Penunjukan sebanyak 4 orang Kepala Desa dari 202 Kepala Desa oleh BPMPD Kotabaru, yaitu Kades Betung Kecamatan Sempanahan, Kades Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selelatan, Kades Mangkirana Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kades Rantau Budha Kecamatan Sungai Durian untuk mengikuti Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa yang digelar di Hotel Roditha Banjarmasin, Agustus 2014 terkesan janggal dan pilih kasih.
Menurut Herpani, berdasarkan surat Kepala BPMPD Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 414.4/423- PemdesKel/ BPMPD Tertanggal 3 Juli 2014, memberitahukan kepada BPMPD Tingkat Kabupaten se Kalimantan Selatan bahwa BPMPD Propinsi akan mengadakan Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa dalam 2 angkatan.
"Seharusnya pelatihan tersebut bukan hanya diikuti oleh 4 desa saja sebagai perwakilannya, tapi dihadiri oleh semua Kades se Kabupaten Kotabaru," terangnya.
Masih menurut Herpani, pelatihan seperti itu sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan pemerintahan desa, terlebih tiap desa berbeda kondisi dan keadaannya.
"Kasihan desa yang ingin maju, namun tak mendapat kesempatan mendapat pelatihan, terlebih antar desa berbeda kondisi dan keadaan masyarakatnya," tambah Herpani.
Dikonfirmasi Kepala BPMPD Kotabaru, Irian Noor,S,Sos.,MAP diruang kerjanya, Kamis (18/09/14) berdalih, Kepala Desa yang tidak ditunjuk itu justru harus berterimakasih, karena sudah dianggap bagus hingga tak diikutkan.
Selain itu juga, kemungkinan anggaran dibatasi, cukup 4 desa saja yang mengikuti pelatihan tersebut.
"Mungkin karena dianggap sudah bagus, hingga tidak diikutkan pada acara Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa di Propinsi. Lagi pula, ada kemungkinan anggarannya terbatas," jelasnya.
Ditambahkan oleh Irian Noor, surat pemberitahuan pelatihan dari BPMPD Propinsi itu diteruskan lagi ke Camat se Kabupaten Kotabaru. Dan perlu diketahui, BPMPD Kotabaru tidak punya anggaran untuk keperluan desa mengikuti pelatihan, jadi semua tergantung pada Camat untuk menindaklanjuti dan mengaturnya.
"Sepengetahuan saya, anggaran untuk mengikuti pelatihan itu adanya di APBDes.Yang mengikuti itu mungkin saja ada anggaran untuk mengikuti pelatihan ke luar kota, dan yang tidak ikut mungkin tidak ada tercantum di APBDes nya,"pungkas Irian Noor. (Wan/MIZ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.