Bupati : Petani Harus Berjiwa Pengusaha - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 12,97 Juta Kali

    Kamis, 28 Mei 2015

    Bupati : Petani Harus Berjiwa Pengusaha




    Tanah Bumbu -
    Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming berharap kepada petani di Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menjual berasnya di wilayah sendiri, setidaknya perlu menanamkan jiwa sebagai pengusaha, sehingga mampu memikirkan produksi beras hasil olahan sendiri untuk dipasarkan keluar daerah.

    Hal ini dia sampaikan dihadapan kelompok tani dan lintas terkait saat membuka acara Panen Raya padi sawah di Desa Batarang Kecamatan Kusan Hilir, Rabu (27/05/15) kemarin.

    Menurutnya, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki produksi beras yang cukup potensial. Ini merupakan bukti keberhasilan petani setempat yang sudah dari dulu telah mampu menciptakan swasembada beras.

    "Sebelum saya jadi Bupati, Tanah Bumbu sudah melakukan swasembada beras, berarti dinas terkait dan penyuluhnya telah berhasil membina para petani, sehingga swasembada berhasil dicapai," kata Bupati.

    Bupati juga berharap, kalau hanya swasembada beras saja, dianggapnya belum cukup sampai disitu. Mestinya kita harus bisa meningkatkan lagi dalam hal suplay beras ke Kabupaten lainnya yang kekurangan beras.

    "Kalau harus dikirim ke Pulau Jawa maupun Sulawesi, kenapa tidak, kerena tidak menutup kemungkinan, dengan jumlah penduduk dan kebutuhan berasnya yang semakin meningkat, khususnya Pulau Jawa bisa kekurangan beras," imbuhnya.

    Untuk mengirim beras ke Pulau Jawa, Bupati menganggap sangatlah murah karena didukung dengan akses pelabuhan yang sudah ada. Sementara kapal yang yang berangkat ke luar Tanah Bumbu 3 kali dalam seminggu, baik Pulau Jawa maupun ke Sulawesi.

    Beberapa langkah dan terobosan yang harus disikapi bersama kearah tersebut kata Bupati, perlu adanya terobosan para pengusahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dalam hal penguasaan pasar melalui pengeloaan yang baik, utamanya adalah peningkatan kualitas beras.

    Diakuinya, Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu tentu memiliki kendala, baik proses tanam maupun alat kelengkapan yang menunjang proses panen hingga sampai pada tempat penyimpanannya.

    "Saya pernah mengatakan kepada dinas terkait, jangan dikira dengan memberi Hand Traktor kita sudah berharap kepada petani akan panen dimana-mana, kerena hand traktor yang diberikan baru secuil dari permasalahan petani yang ada dilapangan, justru saya sedih mendengar, ada alat mesin pemanen padi secara praktis yang disewa petani secara berkelompok. Dengan seperti itu berarti otak kita akan terbaca, bahwa mesin itulah yang sebenarnya diperlukan petani sekarang," jelasnya.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tahun 2016 alat yang sebenarnya dibutuhkan petani harus terealisasi di Tanah bumbu. Melalui dana yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

    "Hanya melalui dana APBD yang bisa dilakukan Pemerintah, karena masih banyak masalah petani yang harus diselesaikan walaupun secara bertahap mulai dari hilir sampai ke hulu, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani yang bukan hanya sebagai pencetak swasembada beras tapi juga menjadi pengusaha pengirim beras keluar daerah," pintanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang baru terpilih menjadi Ketua Apkasi ini memaparkan, persoalan lain yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah terkait harga beras dipasaran. Hal ini disebabkan saat panen bersamaan, maka harga akan turun, dan saat menanam, maka suplay beras juga berkurang.

    "Sebab yang mendasar pola bertanam di wilayah kita lebih mengaharapkan pada curah hujan, tanpa mengandalkan irigasi. Saat musim hujan, semua menanam, saat menanam, suplay beras berkurang sehingga harga tidak stabil, saat panen bersamaan harga beras menjadi turun," ujarnya.

    Upaya lainnya untuk menjaga kestabilan harga dipasaran Pemerintah Daerah akan berencana menyiapkan gudang penyimpanan beras yang selama ini dilakukan oleh Bulog. Tentunya daya dukung penunjang pertanian di Tanah Bumbu sudah dimiliki semuanya, baik mulai hilir maupun hulu. Maka tugas Pemerintah Daerah berupaya mengimbangi peranan seperti Bulog, cukup pemerintah daerah yang mengambil tugasnya bulog.

    Dengan demikian, jika harga beras dibawah 8 ribu, maka Pemerintah lah yang akan menampungnya melalui dana APBD dengan melakukan kerjasama dengan pihak Bank. Berasnya ditaruh digudang, dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga harga beras dipasaran dapat terjaga dan tidak merugikan para petani.(MN/hum













    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda