Bupati Sewot, Kinerja Dinas Tak Becus

Bidik Kalsel -
"Kalau cuma memulangkannya saja, dari dulu saya bisa, bahkan Camat juga bisa. Program ini bukan dadakan, tapi sudah pernah dibahas dan diprogramkan di Tahun 2014 lalu," ucap Bupati sewot pada Dinas Sosial dan Satpol PP, terkait pemulangan penghuni Lokalisasi Kapis dan Pal Palan Satui.

Pada rapat pertemuan pembahasan penutupan Lokalisasi Prostitusi yang digelar di Kediaman Bupati Tanah Bumbu, Jalan Manggis Batulicin, Rabu (21/05/15) yang dipimpin oleh Bupati Mardani H Maming, dan dihadiri oleh Unsur Muspida, Camat, Kapolsek, Danramil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Bagian Hukum, Tokoh NU, Tokoh MUI, para mucikari dan kru media, Bupati Tanbu Mardani H Maming sempat sewot dan marah terhadap kinerja Dinas Sosial dan Satpol PP yang lamban memproses data dan anggaran tali asih para PSK.

"Tahun 2014 lalu sudah kita bahas, namun terkendala dana anggaran hingga prosesnya bisa dilakukan di Tahun 2015 ini. Namun apa hasilnya, padahal itu setahun yang lalu, masa belum juga selesai. Saya mau sebelum Bulan Ramadhan ini sudah beres, jadi apa saja kerja anda selama ini," sebut Bupati.

Dalam pertemuan itu, Dinas Sosial menyebut sudah menyiapkan anggaran dana pemulangan dan uang saku sebesar Rp 600 ribu untuk tiap PSK, namun dibahas oleh Bupati karena dianggap kurang manusiawi.

"Untuk anggarannya, jika bisa ditambah saja karena terlalu sedikit. Yang saya mau, mereka juga mendapatkan dana tali asih atau kompensasi untuk bekal membuka usaha lain dan meninggalkan kebiasaan lama," tandas Mardani.

Menurut Bupati, Pemkab Tanbu ingin penutupan lokalisasi dan pemulangan para PSK berjalan damai, aman dan lancar. Untuk itu, semua pihak terkait membantu proses pelaksanaan penutupan lokalisasi tersebut.

"Tolong anggarkan kembali dana kompensasinya itu, jika 1 orang PSK diberi pesangon Rp 10 juta maka dari 300 orang akan terhitung sebesar Rp 3 Milyar. Agar tak terlalu membebani anggaran daerah, saya akan bantu dengan dana pribadi setengahnya, yakni Rp 1,5 Milyar," ujarnya.

Karena anggarannya masih kurang dan tak sesuai besarannya, pelaksanaan penutupan komplek lokalisasi dan pemulangan para PSK menunggu proses pengumpulan data akurat, baik jumlah PSK dan warga pedagang yang berada dilingkungan lokalisasi. Bupati kemudian menunjuk Asissten III Pemerintahan Setda Tanbu, M. Ijra'i sebagai Ketua Tim Khusus untuk melaksanakan pembagian dana kompensasi dan pemulangan para PSK.(M12)