Pembahasan 3 Raperda Perlu Ditangani Pansus - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 11,67 Juta Kali

    Selasa, 15 September 2015

    Pembahasan 3 Raperda Perlu Ditangani Pansus



    Tanah Bumbu -
    Pada rapat Paripurna DPRD Tanbu terkait Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda, dari masing masing Fraksi mengusulkan agar dibentuk Pansus untuk membahas lebih dalam lagi, Selasa (15/09/15).

    Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanbu, H Hasanuddin SAg, masing masing Fraksi membacakan Pandangan Umum terhadap Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu dan Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi melalui Pansus.

    Iwan Sulaiman dari fraksi Partai Gerindra mengatakan, Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi belum bisa dibahas untuk dijadikan Perda, karena sebelum diajukan oleh Ekskutif harus masuk Program Legislasi Daerah setahun sebelumnya.

    "Ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan perundang-undangan," ujarnya.

    Dilanjutnya, untuk Raperda Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaannya nanti harus lebih mendasar. Perlu ada tenaga akuntansi profesional dalam menangani pembukuan dalam pelaksanaannya nanti.
    "Dalam meningkatkan Pemasukan Desa, harus ada Perdes sebagai Payung Hukum untuk melakukan pungutan," tambahnya.

    Sementara Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan, jika mungkin, masukan juga didalamnya BOP atau BOM untuk paket Meja Kursi, Paket Laptop Gratis, Layanan Fhotocopi dan Alat Tulis Siswa serta makanan dan minuman bergizi untuk siswa, karena hal itu demi meningkatkan kualitas para siswa.

    Hal yang sama juga dikatakan oleh M. Syaripuddin dari Fraksi Partai PDIP dan Said Umar al Iderus dari Fraksi Partai Golkar serta Fraksi lainnya.

    Menurut mereka, Raperda tersebut perlu dibahas lagi lebih mendalam, agar pelaksanaannya benar benar tepat sasaran, terutama Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan.

    "Perlu pembahasan yang lebih mendalam, agar pelaksanaannya nanti lebih tepat sasaran, terutama dibidang Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Harus tertib administrasi, transparan dan akuntabel," ujarnya.

    Pada rapat Paripurna tersebut, dari pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diwakili oleh Staf Ahli Bupati, Drs Bakhriansyah, dihadiri pula oleh unsur Muspida, perwakilan Polres, Kodim 1022, Direktur PDAM, Bank Kalsel, SKPD, Badan, Bagian dan undangan lainnya.(M12)









    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda