Tanah bumbu -
Dalam rangka mempersempit celah penyimpangan yang bakal dilakukan oleh pelaksana anggaran, Kajari Batulicin Tanah Bumbu membentuk Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Pembentukan Tim TP4D ini atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI.
Tim TP4D ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan Pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, serta memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi Pemerintah Daerah dan BUMD.
"Tim ini akan memberikan penerangan terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, hingga bisa mempercepat program pembangunan," jelas Harwanto SH, Kasi Intel Kajari Batulicin Tanah Bumbu, Selasa (16/02/16) diruang kerjanya.
Dikatakannya, kinerja Tim ini lebih menonjol pada Aspek Yuridisnya, karena jika ada indikasi penyimpangan maka akan dikoordinasikan dengan pihak Inspektorat.
"Jika indikasinya kuat, akan diserahkan kepihak yang berwenang. Namun yang jelas, banyak pihak yang mengawasi hingga mempersempit ruang bagi mereka yang ingin bermain-main atau melakukan penyimpangan," pungkas Harwanto. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.