Pemkab Tanbu Bakal Lakukan Lelang jabatan - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 11,67 Juta Kali

    Rabu, 03 Agustus 2016

    Pemkab Tanbu Bakal Lakukan Lelang jabatan

    Tanah Bumbu -
    Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tengah bersiap membuka lelang jabatan untuk dua posisi penting Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Esselon II yang sudah memenuhi persyaratan, sekaligus bentuk implementasi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan lnstansi Pemerintah.

    "Dari jabatan yang harus di isi itu adalah posisi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah (Disprindakop UKM) Kabupaten Tanah Bumbu. Posisi jabatan ini lowong setelah pejabat yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian jabatan yang harus dilelangkan adalah posisi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang saat ini di isi oleh status jabatan Pelaksana Tugas (Plt)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Tanah Bumbu, DR. Ambo Sakka saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (0308/16).

    Dijelaskannya, sebelum pelaksanaan lelang jabatan itu di gelar, tentunya telah dibuka pendaftaran yang sudah dimulai sejak 1 Agustus hingga 22 Agustus 2016, baik melalui situs: bkd.tanahbumbukab.co.id maupun surat edaran yang dilayangkan ke seluruh SKPD setempat. Kemudian para peserta lelang jabatan harus memenuhi berbagai tahapan seleksi yang sudah ditentukan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Tanah Bumbu.

    Dari tahapan seleksi itu sebutnya, antara lain Seleksi Administrasi yang akan dilakukan mulai 2 agustus hingga 24 agustus 2016, dan akan diumumkan pada 26 agustus 2016. Para peserta juga membuat penulisan makalah yang dimulai pada 29 agustus hingga 2 september 2016. Sedangkan presentasi makalah dan wawancara dilakukan pada 5 September hingga 6 September 2016.

    Tidak hanya itu dia mengungkapkan, peserta lelang jabatan juga harus mengikuti Assesmen center dimulai 8 hingga 9 September ini.

    Kemudian panitia seleksi juga melakukan penelusuran rekam jejak peserta lelang bersangkutan yang dimulai sejak 5 September hingga 16 September 2016.

    "Dalam penelusuran jejak yang dilakukan, panitia seleksi ingin mengetahui sejauhmana pejabat tersebut bisa memiliki respon moral positif baik lingkup Pemkab sendiri maupun respon baik di tengah masyarakat. Berikutnya dilakukanlah penetapan hasil seleksi keseluruhan yang akan diumumkan pada 19 September 2016 ," terang mantan Kadis Kesehatan kabupaten Tanah Bumbu ini.

    Ditempat terpisah, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mengharapkan proses lelang jabatan untuk mengisi dua jabatan penting itu harus bersandar pada orientasi kemampuan maupun profesionalitas PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

    Menurutnya, profesionalitas jabatan sangat menentukan baik buruknya sebuah pelayanan kepada masyarakat, sebab berbagai program yang sudah dirumuskan pemerintah daerah lebih memprioritaskan segala hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

    Ketua Umum Apkasi ini mencontohkan posisi jabatan di Dinas Prindakop dan UKM, maka yang menduduki posisi ini adalah orang yang sanggup bekerja lebih baik, sebab Dinas ini lebih banyak memprogramkan kegiatan yang berorintasi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kerajinan lokal.

    Dengan demikian, kemampuan kepala dinas bersangkutan sangat dituntut mencari terobosan baru agar kerajinan lokal daerah terus berkembang hingga bisa memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun memberi sumbangan bagi pendapatan asli daerah. Sedangkan jabatan Kepala BPMPD juga tak kalah penting, yang mana programnya lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Desa.

    SKPD ini menurutnya sangat dituntut mencari pemecahan masalah terkait harapan masyarakat desa termasuk mengatasi berbagai kendala dalam realisasi program pembangunan infrastruktur di desa.

    "Untuk itu dari 2 SKPD yang akan diisi nanti tidak hanya sekedar mengisi kekosongan semata, namun bagaimana pejabat yang menduduki itu nanti mampu membangun sinergitas dengan lintas terkait maupun steakholder, sehingga segala program yang akan dijalankan dapat tercapai lebih baik," tegasnya. (MN/hum)










    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda