Tanah Bumbu -
Sebanyak 8 Fraksi DPRD Tanah Bumbu sepakat dan menyetujui Laporan Pertanggung- jawaban (LPJ) Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016, Selasa (11/07/17)
Adapun semua Fraksi yang sepakat dan setuju tersebut, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PPP Keadilan Sejahtera, Amanat Demokrat, Nasdem dan Golkar.
Meskipun semua Fraksi DPRD Tanah Bumbu sepakat dan menyetujui LKPJ 2016 tersebut untuk dapat dijadikan Raperda 2017, namun ada beberapa catatan saran yang perlu dilakukan dan ditindak- lanjuti oleh Pemkab Tanbu kedepan, sebagai perbaikan menuju peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, hadir Plt Sekdakab Tanbu Ir. Erno Rudi Handoko, unsur Forkopinda Tanbu, Asisten Bupati, Kepala SOPD, Badan, Bagian dan pihak Perusahaan Daerah, Perbankan dan Kemenag Tanbu.
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming menyebut, terkait dengan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pertanggung-jawaban (LHP), telah dilaksanakan dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel.
"Memang ada beberapa hal lagi yang perlu kami tindak- lanjuti sehingga laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Aanggaran 2016 ini sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku," ujarnya.
Dikatakan Sekda, dengan disetujuinya Raperda ini, kami akan terus melakukan perbaikan kedepan, baik dalam pelaksanaan tat kelola keuangan daerah maupun pada pelaksanaan dan pelaporan keuangan dimasa- masa yang akan datang.
Pada Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah, ZA. SE. MH dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Tanbu, H. Hasanuddin, S. Ag dan HM. Alpiya Rahman, SE, dilakukan penanda- tanganan naskah Persetujuan Penetapan Raperda Pertaanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2016. (M12)
Adapun semua Fraksi yang sepakat dan setuju tersebut, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PPP Keadilan Sejahtera, Amanat Demokrat, Nasdem dan Golkar.
Meskipun semua Fraksi DPRD Tanah Bumbu sepakat dan menyetujui LKPJ 2016 tersebut untuk dapat dijadikan Raperda 2017, namun ada beberapa catatan saran yang perlu dilakukan dan ditindak- lanjuti oleh Pemkab Tanbu kedepan, sebagai perbaikan menuju peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, hadir Plt Sekdakab Tanbu Ir. Erno Rudi Handoko, unsur Forkopinda Tanbu, Asisten Bupati, Kepala SOPD, Badan, Bagian dan pihak Perusahaan Daerah, Perbankan dan Kemenag Tanbu.
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming menyebut, terkait dengan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pertanggung-jawaban (LHP), telah dilaksanakan dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel.
"Memang ada beberapa hal lagi yang perlu kami tindak- lanjuti sehingga laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Aanggaran 2016 ini sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku," ujarnya.
Dikatakan Sekda, dengan disetujuinya Raperda ini, kami akan terus melakukan perbaikan kedepan, baik dalam pelaksanaan tat kelola keuangan daerah maupun pada pelaksanaan dan pelaporan keuangan dimasa- masa yang akan datang.
Pada Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah, ZA. SE. MH dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Tanbu, H. Hasanuddin, S. Ag dan HM. Alpiya Rahman, SE, dilakukan penanda- tanganan naskah Persetujuan Penetapan Raperda Pertaanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2016. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.