Jakarta -
PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran Kementrian terkait, termasuk para Kepala Daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (20/03/21), basis kekuatan utama Pemerintah adalah Rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan Pemerintahan Negara. Untuk itulah Menteri sebagai Pembantu Presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senafas dengan kebijakan politik pangan Presiden, dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.
"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading, sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," ucapnya.
Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan meminta Menteri Perdagangan RI untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik Kementrian Pertanian, BULOG, Asosiasi Petani, para Pakar di bidang pertanian dan para Kepala Daerah.
Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri.
"Terkait pangan, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh Kepala Daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden," pungkas Hasto. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.