Komisi I DPRD Tanbu Minta Disdikbud Tanbu Perhatikan Nasib Guru Honorer - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    1 / 6
    2 / 6
    3 / 6
    4 / 6
    5 / 6
    6 / 6

    ©Bidik Kalsel

    Berita 1

    Website Ini Telah Dilihat 11,67 Juta Kali

    Senin, 21 Juni 2021

    Komisi I DPRD Tanbu Minta Disdikbud Tanbu Perhatikan Nasib Guru Honorer

    > Tanah Bumbu -
    Dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Basaludin Salem, Rapat Kerja terkait Persiapan Pembelajaran Tatap Muka bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu digelar diruang rapat komisi Kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (21/06/21).

    Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu, Eka Saprudin yang sempat hadir namun meninggalkan ruang rapat karena ada panggilan tugas penting, hadir Kasi Satpras PAUD Arpan bersama staf Disdikbud Tanbu.

    Sementara dari Komisi I DPRD Tanah Bumbu dihadiri Samsisar, Suwignyo, Hj. Darwati, Hj. Ernawati, Suci Yayu Inderayani, Rejekinta Opusunggu, Sayono, dan Wahyudi Ariswinarka.

    Selain membahas terkait akan dilakukannya pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang, juga terkait nasib para Guru Honorer.

    "Kita ini terkesan zalim jika membiarkan nasib mereka. Tenaga mereka dibutuhkan, namun honor yang mereka terima tidak sesuai. Jadi kalau bisa, honor mereka bisa setara dengan UMK," ungkap Samsisar.

    Ini lanjutnya, sama dengan nasib para Tenaga Kerja Sukarela yang berada dibawah Dinas Kesehatan. Dengan honor yang minim, namun mereka diimbau dan terkadang bekerja harus maksimal.

    Menanggapi apa yang dikatakan oleh Samsisar tersebut, Arpan selaku mewakili Kadisdikbud Tanbu mengatakan, pihak Pemerintah Daerah telah memberikan honor sebagai tambahan tunjangan kepada Guru Honorer, namun dari pihak Pemerintahan Desa malah menarik honor yang diberikan.

    "Maksud Pemerintah Daerah memberikan honor tersebut adalah sebagai penambah penghasilan, karena sebelumnya honor tambahan diberikan oleh Pemerintah Desa melalui Dana Desa, sebab honor yang diberikan oleh pengelola sekolah PAUD sangat kecil, yakni berkisar antara Rp 150-200 ribu perbulannya," ungkap Arpan.

    Untuk sekarang lanjutnya, Honor Daerah (Honda) sebagai penambah penghasilan yang diberikan kepada para Guru Honorer tersebut hanya bisa sebesar Rp 700 ribu, karena untuk lebih banyak lagi mungkin kita terkendala dengan Pendapatan Daerah, terlebih saat ini daerah sedang mengalami defisit.

    Akhirnya rapat kerja ditutup dengan agenda, para Anggota Komsi I DPRD Tanah Bumbu akan turun memantau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli nanti. (M12)

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Berita 2

    Beranda