Jakarta -Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Ambo Sakka melakukan kunjungan audiensi ke Fraksi PKB di Gedung Senayan Jakarta, Senin 22/03/23).
Kedatangan Pimpinan Pemkab Tanbu ini disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag beserta anggota.
Dalam audiensi, Bupati Tanbu menyebut maksud kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan dan memaparkan berbagai usulan yang bersentuhan dengn Dinas Pemkab Tanbu.
"Ini rumah rakyat dan kami ini adalah selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah, tentunya kami siap menerima segala keluhan ditiap daerah," ucap Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal,saat membuka audiens dihadapan Kepala SKPD terkait selaku pemohon berbagai usulan.
Setelah ada berbagai usulan ini, maka pihaknya akan menindaklanjuti lewat pleno fraksi, dan nantinya akan jadi prioritas pada leding sektor, terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanah Bumbu.
Dia sampaikan, tak berapa lama lagi sekitar 18 Mei akan ada pembahasan APBN 2024. Maka melalui itulah aspirasinya bisa dimasukkan di kebijakan ekonomi makro, serta berbagai pokok kebijakan piskal yang akan di bahas di DPR RI, karena ini berkaitan dengan Musrenbang melalui tingkat Kabupaten yang sudah berjalan.
"Setelah Musrenbang Propinsi nanti lanjut ke Musrenbang Nasional yang dikirim ke DPR RI melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara yang akan menyampaikan paparan dari seluruh perencanaan baik Sabang sampai Merauke," ungkapnya.
Tak kalah penting dalam usulan tersebut, Bupati Tanah Bumbu sempat menyinggung masalah kesejahteraan anak se Indonesia khususnya anak yatim-piatu yang sangat membutuhkan payung hukum.
Bupati sampaikan bahwa jumlah anak yatim ada 4 ribu lebih dengan 7 ribu panti se Indonesia, jadi tinggal undang undang untuk APBN nya belum ada.
"Ini menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia. Kami pun berharap ada regulasi anggaran APBN kedepannya, demi perbaikan nasib mereka se Indonesia," jelasnya.
Persoalan anak yatim, Sekda Tanbu H. Ambo Sakka menjelaskan dihadapan Ketua Fraksi, bahwa persoalan kesejahteraan anak se-Indonesia sebelumnya menjadi usulan di Kementrian Sosial RI. Hal ini berkaitan dengan status Bupati sebagai Ketua Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se Indonesia.
"Kebetulan pak Bupati ini adalah selaku "Presiden Anak Yatim," terangnya.
Sedangkn terkait bendungan, H. Ambo Sakka juga menjelaskan, bahwa hal ini sudah direspon oleh kementerian PU PR. Setelah itu di Bappenas sudah masuk di Perencanaan Nasional, hingga saat ini Pmerintah Daerah masih menunggu ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dimana ini menyangkut perubahan status tanah dari Hutan Lindung.
Kemudian Sekda juga bicara tentang pertanian. Dia pun menerangkan tentang persiapan Kalimantan Selatan sebagai Lumbung Pangan berkaitan Ibu Kota Negara yang baru.
"Diharapkan Kalimantan Selatan atau Tanah Bumbu sebagai Penyangga IKN, maka usulan pertanian di DPR RI bisa di akoomodir," tuturnya.
Selain itu, terdapat beberapa sektor yang menjadi bahasan Kepala Dinas lainnya termasuk didalamnya masalah Pegawai Perjanjian Kerja atau PPPK, persoalan Kesehatan, serta anggaran program Dinas yang tidak dimasukan dalam APBN 2023 seperti Dinas PUPR penunjang program infrastruktur jalan dan jembatan juga penunjang program dari Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang turut disampaikan oleh Kadiskominfo Tanbu, Ardiansyah S.Sos. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.