Saat menggelar rapat Finalisasi Pembahasan KUA PPS Tahun Anggaran 2026, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Bumbu, Parman mengusulkan penambahan Pos Pemadam Kebakaran, Senin (04/07/25).
Usai Bappeda Litbang menyampaikan besaran anggaran di tiap SKPD, Dinas maupun Kecamatan dan Kelurahan, Ketua Banggar DPRD Tanbu, Parman mempertanyakan kepada Pj, Sekda, Yulian Herawati selaku Ketua TAPD, apakah anggaran untuk tiap Dinas, Kecamatan dan Kelurahan tersebut bisa berubah, ditambah atau digeser.
Karena menurutnya, dari sekian puluh milyar yang dianggarkan tersebut, ada SKPD yang memerlukan anggaran cukup besar namun kecil menerimanya.
"Ambil contoh seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), harusnya ada pengurangan. Karena untuk bantuan hibah untuk pihak ketiga jika tidak dapat tahun ini bisa saja tahun depan diberikan. Kecuali hibah untuk pendidikan (bea siswa) ini memang harus diberikan tiap tahun," ucap Parman.
Selain itu tambahnya, untuk anggaran Satpol PP dan Damkar, ini harusnya perlu ditambahkan untuk pemenuhan armada Pemadam Kebakaran.
"Saya usul, jika bisa ditiap Kecamatan ada Pos Pemadam Kebakaran. Mengingat kejadian kemaren di Kecamatan Matewe ada kasus kebakaran yang terlambat tertangani karena jauhnya jarak tempuh. Tapi jika di Kecamatan itu ada Pos Pemadam kebakaran, saya yakin kebakaran tersebut tidak akan menghanguskan bangunan. Saat itu Mobil Pemadam ada datang, namun bangunan sudah rata dengan tanah," ungkapnya.
Menanggapi usulan Ketua Banggar ini, Pj. Sekda Julian Herawati mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mewacanakan pembangunan Posko Pemadam Kebakaran di tiap Kecamatan.
"Insya Allah pada Anggaran Perubahan ini kami akan memulainya di Kecamatan Simpang Empat membangun Posko Terpadu. Di Pos ini nantinya bukan hanya ada Tim Pemadam Kebakaran saja, namun juga ada BPBD dengan kelengkapannya, Dinas Kesehatan dengan Mobil Ambulance nya, ada Dinas Sosial dan Dinas lainnya, hingga tiap ada pengaduan masyarakat bisa langsung tertangani," jelas Pj. Sekda Yulian Herawati.
Sementara terkait besarnya anggaran di Bagian Kesra, Pj. Sekda menyebut nanti akan ada evaluasi lagi, jadi tak mesti di Bagian Kesra angkanya sebesar itu.
Setelah beberapa pertanyaan dari Banggar di jawab satu persatu oleh Pj. Sekda, rapat Finalisasi Pembahasan KUA PPS Tahun Anggaran 2026 disepakati di angka 3 Trilyun 506 Milyar 609 Juta 369 Ribu 63 Rupiah. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.