Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Cabang Kotabaru menilai penilaian serapan anggaran Kabupaten Kotabaru yang baru mencapai 34 persen masih terlalu dini untuk dijadikan ukuran kinerja pemerintah.
Ketua PAHAM Kotabaru, M. Subhan, menegaskan bahwa serapan anggaran di pertengahan tahun bukan indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Setiap program pembangunan memiliki tahapan administrasi, proses pengadaan, hingga pelaksanaan sesuai regulasi. Yang penting adalah program terlaksana tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan serapan anggaran lazim terjadi di semester kedua setelah proses lelang dan pengadaan rampung. Karena itu, masyarakat diimbau menilai kinerja pemerintah secara utuh.
PAHAM juga mengapresiasi langkah Bupati Kotabaru yang aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Pusat untuk memperjuangkan program pembangunan strategis, seperti infrastruktur vital, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan sektor ekonomi.
“Visi Kotabaru Hebat bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan,” tegas Subhan.
PAHAM mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif, memberikan kritik yang objektif, serta mendukung program pembangunan daerah.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama mengawal agar pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kotabaru,” tutupnya. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.