Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik.
Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/02/26).
Menurut Nusron, sanad merupakan bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Ia mengutip pernyataan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim bahwa sanad adalah bagian dari ajaran agama.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanad, orang bisa tersesat dan berbicara semaunya sendiri,” ujarnya.
Prinsip tersebut, lanjutnya, juga relevan dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan data, regulasi, dan kerangka hukum berfungsi sebagai pijakan kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Nusron menegaskan bahwa kepemimpinan bukan semata persoalan teknis, tetapi juga moral. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan merasa paling benar, bersikap manipulatif, atau mementingkan kepentingan pribadi. Jika tidak dikendalikan, dorongan tersebut dapat menjauhkan kebijakan dari rasa keadilan.
Dalam kesempatan itu, ia mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat bagi para pemegang amanah publik: agar pemimpin yang mempersulit rakyat dipersulit hidupnya, dan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dimudahkan hidupnya.
Terkait tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, “...kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum,” yang berarti agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan dengan semangat pemerataan. Penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, serta penataan ruang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.
Nusron juga mengutip kaidah ulama klasik yang menyebutkan bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol atau identitas formalnya.
Karena itu, ia mengajak alumni dan mahasiswa UI memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang, dengan memadukan kompetensi profesional dan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.