Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, H Hasanuddin, melaksanakan reses tahap I di Desa Sesulung dan Desa Pondok Labu, Kecamatan Pamukan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Hasanuddin menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat, terutama terkait kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Desa (DD).
“Pemotongan dari pusat itu sangat-sangat berpengaruh di desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya setiap desa menerima Dana Desa kurang lebih sebesar Rp1 miliar per tahun, dengan alokasi kegiatan fisik sekitar Rp700 juta. Namun, akibat efisiensi anggaran, jumlah tersebut mengalami pengurangan sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik di desa.
Menurut Hasanuddin, pemerintah pusat sebaiknya melakukan seleksi terhadap desa-desa yang dinilai tidak terlalu membutuhkan Dana Desa dan desa yang memang masih sangat memerlukan dukungan anggaran.
“Mestinya ada desa yang memang pantas dinolkan anggaran Dana Desanya, dan ada juga desa tertentu yang menjalankan program desanya secara baik,” katanya.
Selain persoalan Dana Desa, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan tong air, mesin dan alat tangkap nelayan, serta pupuk untuk pertanian.
Hasanuddin mengakui bahwa tantangan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat adalah keterbatasan anggaran daerah serta perlunya respons yang cepat dan serius dari pemerintah.
“Artinya kalau harapan kita, betul-betul pemerintah itu merespon dengan baik, ditanggapi, kemudian hal itu tidak diabaikan,” pungkasnya. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.