Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Tenaga Ahli DPRD, TAPD dan Tapem ditunda.
Mengambil tempat di ruang rapat gabungan, Selasa (07/04/26), rapat kerja dalam rangka Pembahasan LKPJ TA 2025 tersebut ditunda karena tidak sinkronnya data yang ditampilkan.
Pimpinan rapat, Parman S Pi selaku Ketua Banggar DPRD Tanah Bumbu terpaksa menunda rapat, dan akan melakukan rapat kembali dengan menghadirkan SKPD terkait.
Sebelumnya pimpinan rapat mengatakan, setelah kami melakukan Analisa terhadap Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun anggaran 2024, menurut kami LKPJ tahun 2024 ini dari sisi penyajian data kurang teliti dibandingkan dengan LKPJ tahun 2023, karena masih banyak ditemukan adanya data-data yang tidak sinkron yang perlu diperbaiki demi kesempurnaan dokumen LKPJ ini.
Antaranya pada Luas dan Batas Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan pelacakan dan pengukuran batas desa, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah seluas 4.885,95 km2 (488.595,75 Ha), data ini tidak sinkron karena Data Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam total luas wilayah masih tertulis 489.031 Ha. Hal ini terjadi karena diambil dari data yang disajikan dalam LKPJ tahun 2022 bukan diambil dari data terakhir LKPJ tahun 2023. Menurut LKPJ tahun 2023 semestinya sudah sinkron jumlah luas wilayah kabupaten Tanah Bumbu 4.885,95 Ha sehinggga menjadi tanda tanya lagi data yang mana yang benar dan yang digunakan.
Dalam data jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tabel 1.6 (Jumlah Penduduk dan kepala Keluarga Kabupaten Tanah Bumbu) berjumlah 357.221 dan pada jumlah Pendudukan berdasarkan Kelompok Umur berjumlah 325.346.
Pada jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir merupakan copy paste dari data LKPJ tahun 2023, pertanyaan nya apakah tahun 2024 tidak dilakukan pembaharuan data, mengingat kurun waktu Satu tahun pasti terjadi perubahan data.
Penyajian data jumlah Desa dan Kelurahan tertulis jumlah Desa 157 dan Kelurahan berjumlah 5. Data ini berbeda dengan data jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 157.
Penyajian data Jumlah RW dan RT dibandingkan dengan data dalam LKPJ tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan, dimana ditahun 2023 jumlah RW sebanyak 252 dan jumlah RT sebanyak 1.233. Sedangkan data tahun 2024 Jumlah RW turun menjadi 112 dan jumlah RT naik menjadi 1.357.
Sektor Keuangan; Pendapatan pada tahun 2024 terjadi peningkatan melebihi dari target sampai dengan 111,98%, dimana hampir semua sector pendapatan capaian Realisasinya diatas 100% terkecuali lain-lain pendapatan Daerah yang sah realisasinya hanya mencapai 27,40%.
Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat di tahun 2023 realisasi lain-lain pendapatan Daerah yang sah realisasinya juga hanya 15.80%, pertanyaanya apakah target yang dicantumkan terlalu besar karena asumsi yang keliru atau karena kinerja SKPD penanggungjawab yang tidak optimal, untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap penyebab dari rendahnya pendapatan tersebut sehingga di tahun-tahun mendatang akan dapat ditingkatkan, selain itu diperlukan adanya perbaikan kinerja dengan mengoftimalisasikan tugas pokok dan fungsi dari SKPD-SKPD yang khususnya merupakan SKPD penghasil seperti Dinas Parawisata, Bapenda dan Dinas Perjinan serta dinas Penghasil Pendapatan Daerah lainnya.
Untuk realisasi belanja tahun 2024 ini hanya mencapai 94,21%, Ini secara otomatis akan berdampak menghasilkan SILPA di tahun 2024 menjadi tinggi. Diharapkan kedepannya agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang lebih terprogran dan direncanakan di dalam APBD khususnya untuk peningkatan perawatan dan perbaikan sarana prasarana bagi kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi SILPA yang berlebihan.
Sektor Kesehatan; masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan public dibidang kesehatan bagi masyarakat, Program pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan dengan pencapaian kinerja yang memenuhi target 94%, diharapkan Pemerintah Daerah lebih maksimal lagi melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dengan tetap mempertahankan memberikan pelayanan berobat gratis hanya dengan menunjukan atau membawa kartu tanda penduduk (KTP) disamping itu yang juga perlu diperhatikan adanya peningkatan ketersediaan alat kesehatan/alat penunjang medic, fasilitas pelayanan serta serta pengadaan obat-obatan termasuk vaksin bagi masyarakat guna membantu memberikan pengobatan dan perawatan yang lebih maksimal.
Sektor Pendidikan; Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan. tanggungjawab pemerintah, karena dengan tersedianya sumber Daya Manusia yang baik akan menjadikan Daerah tersebut menjadi Unggul, untuk itu dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu adanya langkah konkrit sesuai dengan tingkakatan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yaitu Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), langkah tersebut adalah salah satunya dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai sehingga akan tercipta suasana kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar dan mengajar baik bagi terutama sekali di daerah-daerah pembangunan termasuk juga di daerah perkotaan yang sarana dan prasananya sudah tidak memadai lagi. Disamping iu juga sangat perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajarnya, terutama sekali untuk guru-guru atau tenaga pengajar yang masih berstatus tenaga honorer.
Langkah lain untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya dengan lebih banyak lagi membuat program beasiswa bagi siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu dan siswa yang berprestasi, sehingga diharapkan siswa dan siswi yang mendapatkan beasiswa dapat terus melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi sampai pada tingkat perguruan tinggi dan akan lebih baik lagi apabila dengan jurusan atau program studi yang diarahkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Bumbu.
Sektor Pelayanan Air Bersih; Dalam rangka pemerataan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan pemasangan jaringan perpipaan terus dilaksanakan termasuk pengadaan pipa-pipa induk dan instalasi pendukung lainnya untuk daerah pemukiman yang belum terlayani pasokan air air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Bumbu, agar pemukiman masyarakat yang selama ini belum terlayani dan menikmati air bersih dari Perusahaan daerah dapat juga menikmati layanan air bersih.
Hal-Hal Lainnya; Hendaknya Standarisasi system pelaporan dibuat lebih sederhana, menyeluruh dan mampu memberikan pelaporan terkait capaian, indikator maupun evaluasi yang lebih terukur berdasarkan RPJMD serta memberikan gambaran ringkas dan detail terkait posisi Kabupaten Tanah Bumbu ditingkat Provinsi dan daya saing antar Kabupaten maupun ditingkat Nasional.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, Tim Penyusunan LKPJ, M. Arif Rahman Hakim menjelaskan, pihaknya hanya bisa mengkompilasi data, saran agar nantinya lebih tajam dan akurat maka alangkah baiknya rapat nanti dihadirkan OPD terkait. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.