Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menyampaikan pandangan atas publikasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Partai mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan, sekaligus mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama.
Data BPS mencatat ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen pada 2025, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp305 triliun. Angka kemiskinan turun menjadi 3,73 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,16 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 76,10.
"Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh elemen masyarakat Banua. Namun angka rata-rata tidak boleh membuat kita lengah. Di balik angka itu, masih ada 168 ribu saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujar HM. Syaripuddinn selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Jum'at (25/09/26).
PDI Perjuangan Kalsel mencermati lima persoalan utama dalam data tersebut:
* Sektor pertambangan masih menyumbang 27,53 persen perekonomian, sementara nilai ekspor turun 13 persen menjadi US$10,14 miliar.
* Pengangguran terkonsentrasi di Banjarmasin (6,49 persen), Tanah Bumbu (6,05 persen), dan Kotabaru (5,93 persen).
* Sebanyak 184 desa belum terjangkau sinyal telekomunikasi.
* Inflasi naik dari 1,95 persen menjadi 3,66 persen, padahal lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga digunakan untuk makanan.
* Kemiskinan dan stunting masih membutuhkan penanganan yang lebih terpadu.
"Kekayaan tambang adalah titipan yang suatu saat habis. Sesuai semangat Trisakti Bung Karno, Kalimantan Selatan harus berdikari secara ekonomi. Sektor yang bertahan melampaui usia tambang harus dibangun mulai hari ini: pertanian, industri pengolahan, dan UMKM rakyat," tegas Bang Dhin.
DPD PDI Perjuangan Kalsel mendorong pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan lima program strategis :
1. Transformasi ekonomi pascatambang. Dana CSR dan reklamasi diarahkan ke hilirisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. Penciptaan kerja berbasis wilayah. Pelatihan vokasi dan penguatan 60.949 unit industri mikro-kecil di daerah dengan pengangguran tertinggi.
3. Desa terhubung. Penuntasan 184 desa blankspot, diprioritaskan di Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
4. Ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Momentum produksi padi yang mencapai 1,18 juta ton dijaga, dan operasi pasar digelar menjelang periode rawan harga.
5. Pengentasan kemiskinan dan stunting terpadu. Bansos, sanitasi, dan layanan gizi disatukan dalam satu data sasaran yang sama.
"PDI Perjuangan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan mengawal program-program ini dalam pembahasan anggaran. Kami siap bergotong royong dengan semua pihak, karena membangun Banua adalah tanggung jawab bersama," kata Bang Dhin.
PDI Perjuangan Kalsel juga mengajak masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk ikut mengawasi dan memberi masukan, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.