Keterbatasan anggaran penanggulangan bencana menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, kebakaran masih terjadi sejak Juni hingga November 2026, di tengah luasnya wilayah dan terbatasnya sarana operasional di lapangan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., mengungkapkan bahwa anggaran penanggulangan bencana yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penanganan karhutla maupun bencana kekeringan.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi luas wilayah, intensitas kejadian kebakaran, serta bencana kekeringan yang sulit diprediksi sehingga kebutuhan anggaran tidak selalu dapat diperhitungkan secara pasti sejak awal.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional relawan, BPBD Kotabaru memfasilitasi penggalangan dana dari sejumlah perusahaan dan perorangan. Dari kegiatan tersebut, terkumpul bantuan sekitar Rp21 juta yang diperuntukkan bagi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) relawan Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar).
Melinda menjelaskan, penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk kolaborasi ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah belum mencukupi kebutuhan penanggulangan bencana.
Dalam mekanismenya, bantuan dari perusahaan dan perorangan diserahkan langsung kepada perwakilan Balakar, yakni Bari atau yang akrab disapa Om Bari. BPBD hanya memfasilitasi proses penggalangan dan tidak mengelola langsung dana yang diserahkan para donatur.
Dari total bantuan tersebut, sekitar Rp13,5 juta disebut masih berada di tangan perwakilan Balakar. Sementara mekanisme pembagian dan pemanfaatannya diserahkan kepada kebijakan pengurus dengan mempertimbangkan kebutuhan relawan di lapangan.
"Kami hanya memfasilitasi. Bantuan dari para donatur langsung diserahkan kepada Balakar. Untuk penggunaannya, tentu menjadi kebijakan pengurus karena mereka yang lebih mengetahui kebutuhan rekan-rekan relawan di lapangan," jelas Melinda.
Ia mengakui, jumlah bantuan tersebut masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan operasional relawan yang selama ini berjibaku memadamkan kebakaran.
Melinda mengaku prihatin melihat perjuangan para relawan yang harus menghadapi kebakaran dengan keterbatasan biaya operasional, terutama untuk kebutuhan BBM.
"Kami melihat sendiri bagaimana relawan Balakar berjuang di lapangan. Mereka sering kali menjadi yang pertama masuk untuk menangani kebakaran. Karena itu, pemerintah daerah juga harus hadir untuk mengayomi dan memberikan perhatian kepada mereka," ungkapnya.
Ke depan, BPBD berharap dukungan terhadap relawan dapat diperkuat melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Meski demikian, pembinaan Balakar juga berkaitan dengan kewenangan perangkat daerah lainnya.
Selain persoalan anggaran, Melinda menyebut terdapat tiga kendala utama dalam penanganan karhutla di Kotabaru, yakni luas wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta ketersediaan sumber air.
Dengan luas wilayah sekitar 9.500 kilometer persegi dan kondisi geografis yang terdiri atas daratan serta pulau-pulau yang terpisah, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan banyak pihak.
Untuk itu, BPBD menerapkan strategi kolaborasi pentahelix dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, akademisi, dan dunia usaha.
Menurut Melinda, penanganan bencana tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
Namun, ia menegaskan bahwa tantangan paling berat bukan hanya memadamkan api atau mendistribusikan air kepada masyarakat, melainkan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Ia mengingatkan, kebiasaan membakar lahan justru dapat menimbulkan kerugian jangka panjang. Hilangnya pepohonan dan vegetasi dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, mengurangi kemampuan tanah menyimpan air, hingga berdampak terhadap ketersediaan sumber air.
"Marilah kita lebih bijak dalam membuka lahan. Gunakan cara dan peralatan yang semestinya agar kegiatan berkebun tetap bisa berjalan tanpa harus merusak lingkungan. Kita harus memikirkan keberlanjutan usaha masyarakat sendiri," imbaunya.
Selain pencegahan kebakaran, Melinda juga mengingatkan masyarakat yang terdampak asap agar menggunakan masker dan menjaga kesehatan.
Sementara dalam menghadapi kekeringan, masyarakat diminta menghemat penggunaan air, khususnya air tanah, serta tidak menggunakannya secara berlebihan.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia dengan melakukan konservasi tanaman di sekitar mata air agar tidak mengering.
"Kalau ada sumber air di lahan maupun di desa, harus dijaga. Tanaman di sekitar sumber air juga perlu dipelihara agar mata air tidak hilang atau mengering," pesannya.
Melinda berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan serta dukungan seluruh elemen dapat memperkuat upaya penanganan karhutla di Kotabaru.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya soal bertindak ketika api sudah membesar, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kebakaran dan dampak kekeringan dapat dicegah sejak dini. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.