Tak Kebagian BBM,Ratusan Nelayan Protes. -Diduga Ada Penyimpangan

Bidik Kalsel,
Jatah kuota BBM Solar tak mencukupi, ratusan warga nelayan Kotabaru protes dan berunjukrasa, Senin (17/11/14).

Sebanyak hampir 200 orang warga nelayan tradisional Kotabaru beramai ramai berunjukrasa dan mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.
Kedatangan para nelayan dengan membawa berbagai atribut dan poster tersebut disebabkan, sudah beberapa hari mereka tidak mendapatkan jatah BBM Solar bersubsidi dari pangkalan SPBN PPI Kotabaru.
Dalam orasinya, Ketua Laskar Pulau Laut, Hardiyandi SH atau yang lebih dikenal dengan nama Bang Tungku menuding adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Samudera dibawah pengelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.

"Melihat dari penyalurannya, dari AKR ke SPBN PPI yang tak sesuai ke para nelayan, patut diduga ada penyimpangan terjadi," ujar bang Tungku.

Masih menurut Bang Tungku, Koperasi yang dikelola oleh Dinas Kelautan Perikanan Kotabaru bukan bidangnya untuk melakukan penyaluran BBM ke para nelayan karena itu adalah koperasinya para Pegawai Negeri Sipil.

"Dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh KPN Samudera sudah mengarah pada tindakan korupsi, dalam kontribusi minyak di PPI dari AKR," tambahnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru, Ir Talib saat menerima perwakilan para nelayan dikantornya mengatakan, pelaksanaan penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan sudah sesuai prosedur, karena bagi mereka yang ingin mengambilnya harus memiliki kartu idcard nelayan.

"Bagi nelayan yang tidak mempunyai kartu Idcard nelayan, mereka tidak akan mendapatkan jatah minyak, kecuali mereka mendaftar dulu," ujar Talib.

Ditambahkannya, jumlah kapal yang ada di Kotabaru sebanyak 23.211 unit dan untuk melayaninya masih kekurangan kuota BBM, untuk itu pihaknya meminta tambahan kuota agar semuanya bisa terlayani.

"Ada sebagian nelayan nakal yang mengambil jatah minyaknya ke SPBN tidak untuk dipergunakan, tapi dijual lagi dengan harga tinggi. Itu lah yang terkadang membuat nelayan lainnya tak kebagian minyak," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan warga nelayan meminta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan agar menghadirkan beberapa pihak terkait, seperti PT. AKR selaku pemasok BBM, Dinas Perindustrian dan Koperasi, bilamana perlu pihak PT. Pertamina juga turut hadir.

Setelah bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru, para warga nelayan tersebut melanjutkan berunjukrasa ke Kantor DPRD Kotabaru untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan mereka.(San/M12)