Sinergikan Program Kampung KB Melalui Rakoor - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 12,97 Juta Kali

    Rabu, 09 November 2016

    Sinergikan Program Kampung KB Melalui Rakoor

    Tanah Bumbu –
    Bertema "Melalui Koordinasi dengan Mitra Kerja dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Rangka Integeritasi Kampung KB, Kita Percepat Capaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)", rakoor yang digelar oleh BKBP3A Tanbu diaula Gedung Sekretariat TP PKK dibuka oleh Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu Bidang Pemerintahan, Ir. Superiadi, Rabu (09/11/16).

    Digelarnya rakoor oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Tanbu bersama Mitra Kerja dan Lintas Sektor tersebut adalah dalam rangka Integrasi Kampung KB di Kabupaten Tanah Bumbu.

    Hadir pada Rakoor tersebut, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) yang juga selaku narasumber, Kepala Kementerian Agama Tanbu, Badan Pusat Statistik Tanbu, Dinas Kesehatan Tanbu, Bagian Kesra Setda Tanbu, Camat, serta Penyuluh KB se-Kabupaten Tanah Bumbu.

    Kepala BKBP3A Tanbu, Basuni, S.Pd, MM mengatakan, Rakoor bertujuan untuk mensinergikan prioritas program KKBPK secara utuh dilapangan.

    Diharapkan melalui Rakoor, maka Program KKBPK dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat hingga di tingkat kampung.

    Sementara Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Ir. Superiadi menyambut baik dengan dilaksanakanya Rakoor sebagai bagian dari mensinergikan program di bidang kependudukan bersama semua pihak terkait didalamnya.

    Sedangkan Kepala BKKBN Provinsi Kalsel melalui Kabid Advin, Drs. H Akhmad Sajali mengatakan, ada empat persoalan dalam pencapaian program BKKBN yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Diantaranya persoalan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran, pernikahan dini, serta pemakaian alat kontrasepsi.

    Dengan bersinerginya antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat menekan empat persoalan yang dihadapi tersebut.

    "Melalui Rakor ini kita mensinergikan program KB/PKB antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam mencanangkan Kampung KB seperti yang di programkan Pemerintah Pusat," ujarnya. (MN/hum)






    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda