Realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Untuk menjaga agar realisasi anggaran pada tahun 2026 tetap stabil dan optimal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menyiapkan perencanaan anggaran secara matang sejak awal tahun.
Hal tersebut disampaikan Sekjen ATR/BPN saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, yang digelar pada Rabu (04/02/26) di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Anggaran tahun 2026 harus mengalir langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan bahwa rapat evaluasi ini harus dimanfaatkan sebagai sarana penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, capaian realisasi anggaran tahun 2025 mencerminkan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran, sekaligus menunjukkan koordinasi yang semakin solid dalam pelaksanaan program kementerian.
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang terstruktur dan disiapkan secara matang sejak awal tahun 2026. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan menetapkan target kinerja yang realistis, menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas, serta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap.
“Dengan perencanaan yang baik, masing-masing satuan kerja (Satker) akan memiliki proyeksi capaian triwulanan yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain itu, Dalu Agung Darmawan juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan (Kantah). Koordinasi tersebut diperlukan agar perencanaan dan hasil pelaksanaan program berjalan selaras. Ia berharap tahun 2026 dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, meskipun pelaksanaannya sempat dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat adanya penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, kami sebagai evaluator bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.
Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 4–6 Februari 2026. Dalam kegiatan ini, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta menyampaikan rencana aksi untuk tahun 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik yang hadir secara luring maupun daring, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.