Undang semua pihak Terkait, Komisi II DPRD Tanah Bumbu bahas kelangkaan BBM di Tanah Bumbu.
Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, Rapat Dengar Pendapat membahas kelangkaan BBM dihadiri Diskumdagri Tanbu, Bagian Perekonomian SDA dan Administrasi Pembangunan, pihak Pertamina, Pengelola SPBU, dan Pengencer BBM, Kamis (07/05/26).
Pada rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Tanah Bumbu, DPRD Tanah Bumbu mempertanyakan kuota yang didistribusikan oleh Pertamina, dan menyalurkan BBM yang dilaksanakan oleh Pengelola SPBU.
Pimpinan rapat saat itu mempertanyakan, kenapa BBM semakin susah didapat, padahal kuota yang disalurkan pertamina mencukupi.
Marketing Sales Area Kalimantan Selatan Pertamina, Rulah, saat itu menyampaikan pihaknya telah mendistribusikan BBM sesuai kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas kepada pihak SPBU.
"Untuk Kabupaten Tanah Bumbu ada 16 SPBU, 14 SPBU Reguler dan 2 SPBU Nelayan. 13 SPBU melayani penjualan Bio Solar, 3 SPBU lainnya tidak menjual Bio Solar," ungkapnya.
Sementara salah satu pihak Pengelola SPBU yang berhadir saat itu menyebutkan, untuk menghindari antrean panjang dan pemerataan maka dilakukan pembatasan pembelian BBM jenis solar, yang seharusnya 75 liter per unit mobil dikurangi hanya bisa membeli sebesar Rp. 300 ribu saja.
Hal ini tentu memicu reaksi para Anggota DPRD yang hadir, karena kebijakan ini sudah melangkahi kewenangan pihak Pertamina.
"Apakah bapak bisa menjamin dengan pembatasan pembelian ini, esok hari BBM masih tersedia. Jangan jangan esok sudah habis karena malamnya dijual ke pihak lain," ucap Andi Erwin.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani yang juga berhasil dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut akhirnya meminta pihak Pertamina untuk memberi sanksi bagi SPBU yang nakal. Selain itu, terkait Barcode yang diduga ada disalahgunakan dan mobil bodong pelangsir agar ditertibkan. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.